Diskusi Umum Mahasiswa Unsyiah “Pemira untuk Siapa?”

Tempat dan Waktu

Aula Fakultas Hukum Unsyiah, Kamis (29 November 2012), 09.00 s/d 10.00 WIB

Notulen

Keumala Fadhiela. ND

Peserta

1.       Ketua/perwakilan BEM seluruh fakultas di lingkungan Unsyiah

2.       Ketua/perwakilan UKM di lingkungan Unsyiah

3.       Ketua/perwakilan DPM seluruh fakultas di lingkungan Unsyiah

4.       Ketua/perwakilan DPM Universitas

5.       Mahasiswa Unsyiah

Narasumber

1.       Fauzi (Ketua KPR Unsyiah 2012)

2.       Syafrizal (Ketua MPM Unsyiah)

3.       Hermanto (Ketua BEM FH)

4.       Effendi Hasan (Pakar politik, dosen Ilmu Politik Fisip Unsyiah)

Pemilihan raya adalah pesta demokrasi mahasiswa di Unsyiah yang digelar tiap tahunnya. Seluruh elemen mahasiswa selayaknya mendapatkan informasi dan mengungkapkan pendapatnya agar terciptanya komunikasi yang bersinergi antar semua pihak yang terlibat di Pemira.

Menurut jadwal yang telah ditentukan oleh KPR (Komisi Pemilihan Raya), pemilihanan akan berlangsung 5 Desember 2012. Jadwal ini dinilai terlalu mendesak sebagian kalangan. Pemira terkesan terburu-buru dan dipaksakan dalam pelaksanaannya.

Sosialisasi dan publikasi pemira baru dilakukan pada akhir November. Rentang waktu itu dianggap tidak ideal untuk mempersiapkan pemilihan pemimpin organisasi mahasiswa tertinggi di Unsyiah.

Namun demikian, KPR telah menentukan jadwal pemilihan dalam Sidang Umum Keluarga Besar Mahasiswa beberapa waktu lalu sehingga tidak ada alasan lain untuk memundurkan atau membatalkan waktu pemilihan.

Bpk. Effendi Hasan :

                Gerakan mahasiswa dulu dan sekarang sudah berbeda. Pada tahun 1998, gerakan mahasiswa sangat banyak melakukan perubahan. Namun gerakan mahasiswa kini terkesan bertindak sendiri tanpa adanya isu bersama. Mahasiswa kini terlalu ego sektoral, memunculkan ide yang sama dan lebih bersifat sosial.

                Kuncinya sekarang ada pada persoalan pemira. Pemira merupakan bagian dari partisipasi politik. Oleh karena itu, pemira harus dipersiapkan dengan matang, tanpa ada paksaan. Karena jika tidak, maka pemira hanya akan menjadi kepentingan tertentu. Bukan untuk kepentingan seluruh mahasiswa Unsyiah. Presma yang terpilih nantinya harus bersifat demokratis dan inspiratif sehingga ada rasa memiliki antara fakultas dan Pema.

Penanya :

1.       DPM FKIP (Fakhrurrazi)

-          Kenapa bentrok selalu saja terjadi tiap pemira?

-          Di PGSD, kebanyakan mahasiswa akan golput akibat ketidakpastian pada kampus, kenapa hal ini bisa terjadi?

2.       BEM Fisip (Akmaal Faraas)

-          Kenapa sosialisasi pemira terburu-buru?

-          Kenapa pemira tidak berpasangan?

-          Kenapa mahasiswa banyak yang tidak tahu siapa calon presma?

Pernyataan DPM Unsyiah (M. Reza Maulana)

-          DPM tidak pernah terlibat pada setiap kegiatan.

-          Pada saat SU, fakultas Teknik tidak diijinkan mengikuti SU dengan alasan tidak melengkapi surat rekomendasi dari PD III. DPM menganggap hal ini adalah cara untuk mempersulit keadaan dan Pema bisa mengambil keputusan sepihak.

Tanggapan Pak Effendi

-          Demokrasi di Unsyiah sudah sangat menurun dibandingkan tahun sebelumnnya. Seharusnya kampus menjadi sebuah katalisator.

-          Seharusnya pemira menjadi kepentingan untuk seluruh mahasiswa unsyiah. Bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

-           Persoalan mahasiswa sekarang adalah saat mahasiswa menjadi undergo dari suatu partai politik tertentu.

-          Solusinya tergantung dengan PR III yang menentukan pemira tetap dijalankan atau dibatalkan. Audiensi dengan PR III harus mendapat sebuah kesepakatan

-          Pemillihan harus tetap dijalankan secara demokratis, terbuka, jurdil dan hanya untuk kepentingan mahasiswa.

Tanggapan BEM Hukum

-          BEM Hukum berharap pemira tidak dilaksanakan karena dianggap hanya untuk kepentingan tertentu. Selain itu juga sosialisasinya tidak efektif dan terkesan terburu-buru sehingga mencederai demokrasi di Unsyiah

-          BEM Hukum menghimbau BEM fakultas lain menghentikan pemira agar tidak hanya untuk kepentingan golongan tertentu.

SESI KEDUA

Tanggapan :

1.       Mahasiswa

-          Seharusnya Pema, KPR dan MPR dipisahkan dan diharapkan dapat saling kontrol

-          Karena Pema, MPM itu dikuasai LDK, maka itu juga dianggap salah satu cara untuk mempertahankan golongan mereka. Contoh lainnya dengan kegiatan UP3AI. Jika Pema dipimpin selain LDK, maka kemungkinan program UP3AI akan hilang. Sedangkan UP3AI adalah program dari pusat.

1.       Mahasiswa Fisip

-          Untuk menjadi kampus yang baik, maka kita juga harus membenahi tataran mahasiswa yang baik. Untuk memilih presma, berarti kita harus mengikuti jajaran tingkat fakultas. Namun kenyataannya, hanya ada dua fakultas yang menyetujui adanya presma, yaitu FK dan FMIPA.

-          Setiap golongan pasti mempunyai kepentingan dan program kerja tersendiri sehingga bisa saja baik atau buruk untuk pihak lain. Oleh karena itu, ada baiknya dibentuk adanya MK sehingga tidak ada bentrok dan sistem pemerintahan menjadi sistem desentralisasi

-          KPR sebaiknnya mengangkat anggota-anggotanya dari tiap fakultas yang berbeda.

-          Pemilihan presma sebaiknya dipasangkan dengan wakilnya

2.       Mahasiswa FH (M. Reza)

-          Menyetujui bahwa persoalan Pemira harus diaudiensi dengan PR III terlebih dahulu.

-          Banyak mahasiswaa yang tidak mau memilih karena mereka sudah lebih dahulu siapa dibalik kandidat sehingga akhirnya mereka tidak tahu lagi siapa yang harus dipilih. Mahasiswa pun tidak ingin peduli lagi dengan adanya Pemira

-          Banyak mahasiswa lupa dengan tujuan awalnya, yaitu demi kepentingan mahasiswa itu sendiri.

3.       BEM FT (Ryan)

-          Pemira menimbulkan kesan hanya untuk kepentingan tertentu

-          BEM FT sepakat untuk memboikot Pemira

-          DPM fakultas tidak terlibat pada Sidang Umum.

4.       BEM Fkip (Edi Gusman)

-          Menyetujui bahwa persoalan Pemira harus diaudiensi dengan PR III terlebih dahulu, tidak langsung diboikot

5.       BEM FK

-          Menyetujui pemira diboikot

6.       BEM Fisip

-          Audiensi ke PR III sudah biasa. Bukan diboikot, tapi ditunda terlebih dahulu. Jangan saling menyalahkan antara beberapa golongan tertentu.

-          Sebaiknya dilakukan intervensi sehingga mahasiswa terlihat lebih bermatabat

-          Pendidikan demokrasi dari dosen juga tidak baik, sehingga mahasiswa lebih memilih golput daripada membakar kotak suara.

7.       BEM FH Non Reg

-          Menyetujui dengan BEM Fkip, yaitu harus diaudiensi dengan PR III. Jika tidak ada tanggapan, maka pemira akan diboikot.

Pendapat salah satu audiens : jika memang audiensi dengan PR III tidak membuahkan hasil, maka lebih baik dilakukan pedekatan dengan pihak dekanan masing-masing fakultas dan melibatkan HMJ dan BEM.